JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ekonomi dan dan Kewirausahaan Muhmmadiyah Dr Anwar Abbas mengingatkan, ketidakadilan ekonomi harus disingkirkan. Itu sebabnya, negara tidak boleh tinggal diam, dan membiarkan rakyat kecil hidup dalam persaingan dengan perusahaan multinasional tanpa perlindungan dari negara.
"Kebijakan negara harus memihak dan diarahkan kepada kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat menengah ke bawah. Pasalnya, di sanalah sebagian besar rakyat berada, dan masih sangat sedikit perhatian yang diberikan," ujar Anwar di Jakarta, Selasa (23/6).
Tanpa aksi keberpihakan nyata dari negara pada masyarakat terutama yang berada dilapis yang terbawah, maka bangsa ini tidak akan pernah bisa maju. Struktur ekonomi dualistis masih menjadi ciri dominan perekonomian nasional.
"Struktur ini ditandai oleh penguasaan usaha besar oleh segelintir orang, tapi memberi sumbangan besar terhadap PDB, dan usaha kecil-menengah oleh mayoritas rakyat tapi memberi kontribusi yang relatif kecil terhadap PDB," ujarnya.
Di sisi lain, menurut Anwar, usaha menengah yang biasanya menjadi ciri ekonomi modern belum terbentuk dengan kuat. Adanya struktur ekonomi yang dualistis ini menimbulkan kesenjangan pendapatan, dan kepemilikan aset antar kelomok masyarakat, antar sektor modern dan tradisional, serta antara daerah Jawa dan luar Jawa, masih cukup lebar.
0 komentar:
Post a Comment